Dari sisi sosial, anak-anak nelayan sering kali terpaksa putus sekolah untuk membantu orang tua. Kondisi ini membatasi mobilitas sosial mereka dan membuat kemiskinan berlangsung turun-temurun.
Tantangan lingkungan pesisir
Persoalan lingkungan seperti abrasi, pencemaran laut, hingga berkurangnya populasi ikan akibat penangkapan berlebih juga memperburuk kondisi.
“Kerentanan semakin tinggi karena akses terhadap bantuan sosial maupun kebijakan pemerintah masih terbatas,” tegas Rizky.
Baca Juga: DPRD Subang bahas RAPBD 2026, penurunan dana transfer pusat jadi sorotan utama
Dorongan solusi untuk Pemda Subang
Rizky menekankan perlunya intervensi kebijakan daerah agar nelayan bisa keluar dari jerat kemiskinan struktural. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Memperkuat infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, cold storage, dan pasar terpadu.
- Mengamankan lingkungan pesisir dengan restorasi mangrove dan aturan penangkapan berkelanjutan.
- Menyediakan jaminan sosial bagi nelayan kecil, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta subsidi bahan bakar.
“Upaya ini bukan sekadar langkah taktis, tapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Refleksikan kegelisahan perempuan, Mahasiswa GMNI gelar aksi pembagian mawar, teaterikal dan musikalisasi puisi
Peringati Dies Natalis ke-70, GMNI Subang gelar Bukber Manis dan bagi-bagi tajil kepada para pengendara yang sedang ngabuburit
Aksi damai mahasiswa Subang: Suarakan keadilan Affan dan tuntut DPR transparan
Ketua DPRD Subang komitmen kawal dan tindaklanjuti tuntutan mahasiswa
H. Anharudin apresiasi aksi damai ojol dan mahasiswa Subang, tegaskan siap kawal tuntutan
GMNI Subang nilai kebijakan pemerintah serampangan, rakyat menunggu di persimpangan
GMNI Subang tegaskan masa depan pertanian tak boleh tersisih oleh proyek industrialisasi