Ketua DPRD Subang komitmen kawal dan tindaklanjuti tuntutan mahasiswa

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Senin, 1 September 2025 | 18:22 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen menindaklanjuti lima tuntutan mahasiswa saat aksi damai di depan gerbang DPRD Subang, Senin 1 September 2025
Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen menindaklanjuti lima tuntutan mahasiswa saat aksi damai di depan gerbang DPRD Subang, Senin 1 September 2025

GENMILENIAL.IDKetua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti lima tuntutan yang disuarakan mahasiswa saat aksi damai di depan gerbang DPRD Subang, Senin 1 September 2025.

“Kami DPRD Kabupaten Subang akan terus berkomitmen membersamai, mengawal aspirasi yang disampaikan rekan-rekan dan meneruskannya ke pusat sesuai aturan yang berlaku. Percaya pada kami, Insya Allah kami akan mengawal dan meneruskan ini,” ujar Victor.

DPRD tandatangani tuntutan mahasiswa

Sebagai bentuk keseriusan, Victor bersama para pimpinan dan anggota DPRD Subang turut menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa agar segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Aksi damai mahasiswa Subang: Suarakan keadilan Affan dan tuntut DPR transparan

Ia menegaskan, DPRD terbuka untuk aspirasi masyarakat.

“Sejatinya gedung DPRD adalah rumah kita bersama, tempat menyampaikan aspirasi,” kata Victor.

Belasungkawa untuk Affan Kurniawan

Dalam kesempatan itu, Victor juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dalam insiden aksi massa di Jakarta.

“Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi ketabahan,” ucapnya.

Baca Juga: Ojol Subang gelar seribu lilin untuk Affan, Kapolres janji proses transparan

Lima tuntutan mahasiswa

Aliansi BEM Subang (ABS) menyuarakan lima tuntutan utama kepada DPR, yakni:

  1. Mengkaji ulang tunjangan DPR dan memastikan transparansi kebijakan serta anggaran.
  2. Membuka proses legislasi secara inklusif, khususnya terkait RUU Polri, RUU KUHAP, dan RUU TNI.
  3. Menghormati aspirasi rakyat dengan respons nyata, bukan sekadar permintaan maaf.
  4. Memberikan sanksi pada anggota DPR yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
  5. Segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Analis: Prabowo harus lebih sering bicara lewat media, bukan influencer

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X