GENMILENIAL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri titik terang kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret oknum Kementerian Agama (Kemenag).
Salah satu yang disebut paling mengetahui alur praktik tersebut adalah pendakwah kondang, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa Khalid Basalamah menjadi sosok penting karena mengetahui langsung pihak Kemenag yang menerima setoran uang percepatan haji.
“Sebetulnya yang paling tahu adalah Ustaz KB (Khalid Basalamah), paling tahu ketemu siapa, dan penyidiknya sudah ditanyakan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 25 September 2025.
Khalid yang juga Direktur travel haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour bersama jemaahnya disebut membayar uang percepatan agar bisa menggunakan kuota haji khusus 2024.
Alur uang percepatan
Menurut KPK, aliran dana bermula dari jemaah Khalid yang semula berangkat dengan jalur furoda.
Namun, kemudian ada penawaran untuk menggunakan kuota khusus dari Kemenag dengan syarat adanya setoran uang percepatan.
“Makanya harus ada uang percepatan, uang tunai. Itu yang sedang kami dalami terkait penggunaannya, termasuk alirannya,” jelas Asep.
Sejauh ini, sebagian uang sudah dikembalikan dan disita KPK sebagai barang bukti.
Travel haji di Jawa Timur diperiksa
Selain Khalid, KPK juga memeriksa lima biro perjalanan haji di Jawa Timur pada 23 September 2025. Mereka antara lain:
Artikel Terkait
Kemenkes: Jumlah jemaah haji wafat turun di 2025, tapi layanan medis hadapi tantangan aturan baru Saudi
Indonesia terima ultimatum dari Arab Saudi, area Arafah terancam hilang untuk haji 2026
Prabowo reshuffle kabinet, bentuk Kementerian Haji dan Umrah
Skandal korupsi haji 2024 rugikan negara Rp1 triliun, nama Ustaz Khalid Basalamah ikut terseret
4 Fakta terkini skandal korupsi kuota haji 2024, KPK beberkan modus oknum pemeras Khalid Basalamah
MAKI serahkan bukti baru ke KPK, ungkap ART dan tukang pijat ikut kuota haji 2024
KPK periksa biro perjalanan soal kuota haji 2024, tegaskan penyidikan bebas intervensi