DPR soroti MBG di daerah kepulauan, Kepala BGN: Tidak akan diserahkan ke mitra, langsung ditangani lewat APBN

GENMILENIAL.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Salah satu fokus pembahasan adalah pelaksanaan MBG di daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik cukup besar.

Ketua sidang Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti pelaksanaan program MBG di wilayah kepulauan seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud.

Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki akses transportasi yang terbatas dan belum terlihat adanya kesiapan infrastruktur dapur MBG.

Baca Juga: Disambut meriah siswa Indonesia di Jeddah, momen haru Presiden Prabowo sebelum bertemu Pangeran MBS

“Apakah di setiap pulau itu sudah disiapkan mungkin dapurnya atau seperti apa? Karena saya sempat cek, belum ada dapur-dapur itu,” ujar Felly dalam rapat.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lembaganya tengah melakukan pemetaan dan plotting daerah-daerah terpencil seperti kepulauan, dan memastikan akan ada satuan pelaksana program gizi (SPPG) di setiap titik layanan, terlepas dari jumlah penerima manfaat.

“Berapapun jumlah penerima manfaatnya, di situ akan ada 1 SPPG. Untuk saat ini, kami sedang menunggu 30.000 lebih SDM yang akan kami sebar,” kata Dadan.

Baca Juga: Kecelakaan di perairan Maluku tewaskan dua mahasiswa UGM, program KKN-PPM dievaluasi

Ia menambahkan bahwa hingga 10 Juli 2025, BGN akan menyelesaikan pengecekan wilayah-wilayah khusus yang memiliki kendala akses seperti daerah kepulauan dan terpencil.

“Pelayanan tetap akan kami lakukan. Ada 50, 100, bahkan 20 orang penerima manfaat, tetap akan dilayani oleh 1 SPPG. Dan ini bukan oleh investor atau mitra, tapi langsung oleh BGN melalui dana APBN,” tegas Dadan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BGN tidak akan menyerahkan pelaksanaan MBG di daerah terpencil kepada pihak mitra karena tantangan logistik dan ketidakcocokan skema bisnis.

Baca Juga: Lampu hijau dari Arab Saudi, kampung haji Indonesia segera direalisasikan

“Daerah-daerah seperti ini tidak kami serahkan ke mitra karena mustahil mereka bisa menanggung biaya logistik tinggi dan return of investment-nya juga terlalu lama,” tandasnya.