Dari total peserta yang dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada Ahad, 16 Februari 2025, terdapat 24 kepala daerah atau wakilnya yang tidak hadir.
Beberapa di antaranya telah mengajukan izin karena keperluan lain atau kondisi mendesak, sementara beberapa lainnya tidak diketahui alasannya.
“Saya kira enggak ada isu soal anggaran, ya. Kepala daerah (sudah) melakukan medical check up masing-masing. Kemudian, di sini mengisi isian (registrasi), dilakukan observasi oleh tim medis kami,” ujar Bima.
“Kemudian, teman-teman kepala daerah diberikan penjelasan tentang rangkaian karena nanti ada arahan di hari Selasa, Rabu juga ada gladi bersih, setelah itu pelantikan,” jelas Bima.
Pelantikan dan Retret Kepala Daerah
Pelantikan kepala daerah serentak akan digelar pada 20 Februari 2025.
Sebanyak 481 kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota akan dilantik.
Setelah pelantikan, mereka akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-26 Februari 2025.
Wakil kepala daerah hanya mengikuti retret di hari terakhir
Para kepala daerah yang baru dilantik akan menjalani retret selama sepekan di Magelang, tetapi para wakil kepala daerah hanya diwajibkan hadir pada hari terakhir, yakni 27 Februari 2025.
Bima Arya menjelaskan alasan pembatasan ini.
“Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah. Tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” kata Bima Arya di Jakarta, Minggu 16 Februari 2025.
Menurut Bima, keterbatasan kapasitas tenda tempat menginap menjadi alasan utama mengapa wakil kepala daerah hanya diikutsertakan di hari terakhir.
Artikel Terkait
Bagi kepala daerah, ini 7 tips menjaga iklim investasi agar tetap kondusif
Sama seperti menteri, kepala daerah juga akan melakukan retreat di Akmil Magelang selama 10 hari, ini agendanya
Beda dengan Kabinet Merah Putih, retret kepala daerah akan pakai APBN, bukan uang Presiden Prabowo
Stafsus ‘gemuk’ di era efisiensi anggaran, istana beralasan begini
Sri Mulyani tetapkan KIP tidak terkena efisiensi anggaran, beasiswa untuk mahasiswa aman terkendali
Biaya UKT Perguruan Tinggi diperkirakan naik imbas efisiensi anggaran, Menkeu pastikan tidak akan ada dampak pada layanan pendidikan
Terdampak efisiensi, retret kepala daerah tidak berlangsung selama 14 hari, ini skema barunya