Beda dengan Kabinet Merah Putih, retret kepala daerah akan pakai APBN, bukan uang Presiden Prabowo

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Minggu, 2 Februari 2025 | 23:43 WIB
Retret Kepala Daerah Gunakan APBN, Sementara Kabinet Merah Putih Dibiayai Presiden Prabowo (Instagram.com/rizky_irmansyah)
Retret Kepala Daerah Gunakan APBN, Sementara Kabinet Merah Putih Dibiayai Presiden Prabowo (Instagram.com/rizky_irmansyah)

GENMILENIAL.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.

Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Prasetyo menilai bahwa retret bagi kepala daerah tetap harus dilaksanakan. 

Baca Juga: Sudah kaya sebelum menjabat, berapa besaran gaji Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden?

"Efisiensi bukan berarti kegiatan yang memang penting dan diperlukan tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga," tegasnya.

Retret penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah

Prasetyo menjelaskan bahwa kepala daerah terpilih merupakan hasil Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 

Oleh karena itu, pembekalan melalui retret menjadi sangat penting.

"Kita merasa bahwa retret ini sangat penting. Ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya juga dilakukan serentak, meskipun masih ada kemungkinan dilakukan dalam dua tahap karena ada yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Baca Juga: Penerbangan udara AS sedang tidak baik-baik saja, ini 3 insiden ngeri pesawat jet medis di Philadelphia hingga Black Hawk di Washington DC

Prasetyo menambahkan bahwa tujuan retret adalah menyatukan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. 

"Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," imbuhnya.

Alokasi anggaran masih dalam pembahasan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X