GENMILENIAL.ID - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena anggaran sebesar Rp16,6 triliun akan dialihkan terlebih dahulu ke Perum Bulog guna menyerap tiga juta ton beras dari petani.
Kebijakan Pengalihan Anggaran untuk Stabilitas Harga Gabah
Menurut Arief, langkah ini bertujuan agar Bulog memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah petani di awal musim panen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menyerap hasil panen dalam negeri guna menjaga keseimbangan pasar.
"Pemindahan anggaran ini memastikan Bulog memiliki kas yang cukup untuk melakukan penyerapan. Ini adalah perintah langsung Presiden," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2025 kepada media.
Arief menambahkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan beras dilakukan selama Januari dan Februari 2025 guna meningkatkan harga gabah petani.
Jika beras bantuan terus disalurkan saat musim panen, dikhawatirkan akan menyebabkan harga gabah turun dan merugikan petani.
Baca Juga: Kisah warga Gaza yang tolak rencana relokasi AS: Meskipun rusak akibat perang, kami tetap bertahan
Keseimbangan pasar dan dampaknya terhadap petani
Arief menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara hingga kondisi pasar stabil.
"Fokusnya sekarang adalah menyeimbangkan sektor hulu dan hilir agar petani tetap mendapatkan harga yang layak," jelasnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa harga pembelian gabah petani setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Artikel Terkait
Hadapi lonjakan harga beras, Pemerintah salurkan beras ke berbagai daerah
Polres Subang ungkap kasus pengoplosan Beras Bulog (SPHP), Pelaku diamankan ke Mapolres Subang
Presiden Joko Widodo pastikan stok beras untuk bulan Ramadhan aman dan melimpah
Harga beras melonjak, Pj Bupati Subang sentil BUMD Subang dan minta segera Satgas pangan agar duduk rapatkan cari solusi
Dihadapan Mentan dan Pj Gubernur Jabar, Dr. Imran jelaskan terkait potensi SDA Subang yang belum terkelola dengan baik, salah satunya inflasi beras
Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis akan dorong permintaan baru hasil tani lokal
Kepala Bappenas: RPJMN targetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026