Menyoal perlindungan hak asasi manusia di tanah air, soal tragedi 98 hingga Menteri HAM yang minta tambahan dana

Pernyataan Jokowi Soal Pelanggaran HAM 

Berkaca dari kasus kekerasan yang terjadi di Papua, Presiden Jokowi juga pernah mengakui pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa di tanah air.

Pernyataan itu usai sang Presiden RI ke-7 itu menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023 silam.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa (di Indonesia)," tegas Jokowi.

Baca Juga: Ini alasan Prabowo bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui Jokowi, salah satunya Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Menyikapi peristiwa itu, ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana.

"Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial," tandasnya.

Janji Prabowo Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 lalu, juga pernah mengutarakan janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang terjadi Indonesia.

Juru Bicara Bidang HAM Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, menyebut janji Prabowo itu terkhusus dalam upaya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM di masa lalu.

Baca Juga: Rapat kabinet perdana, Prabowo minta para menteri kurangi acara seremonial dan perjalanan luar negeri

"Kami akan berikan perhatian untuk upaya penyelesaiannya," tegas Munafrizal Manan dalam diskusi yang digelar Amnesty Internasional di Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 Desember 2023 silam.

Namun, Munafrizal Manan tidak mau mengutarakan sesuatu yang belum tentu bisa dituntaskan, karena hanya akan membuat pihak korban pelanggaran HAM menjadi kecewa.

"Korban juga masih kecewa, jadi kami tidak ingin membuat korban, warganya itu, mengalami luka dua kali. Luka dengan peristiwanya, dan luka dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan," terangnya.