Mahfud MD sentil Menteri Desa yang diduga sebar kop surat Kemendes hanya untuk acara pribadi

GENMILENIAL.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD mengkritik undangan acara yang diduga dibuat oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Seperti diketahui, Yandri telah resmi dilantik oleh Prabowo sebagai menteri bersama jajaran kementerian RI lainnya, pada 20 Oktober 2024.

Namun baru berjalan beberapa hari setelah pelantikan, Menteri Desa tersebut mendapatkan kritikan tajam dari warganet usai Mahfud MD mengungkapkan adanya Surat Undangan Kemendes RI untuk kepentingan pribadi.

Dalam unggahan Instagram pribadinya, Mahfud MD mengungkap dugaan Kop Surat Kemendes perihal acara peringatan haul untuk almarhum ibunda Yandri.

Baca Juga: Kabinet ‘Gemuk’ Presiden Prabowo ternyata pernah terjadi di era kepemimpinan Soekarno, ada yang sampai 132 anggota!

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya," ujar Mahfud MD melalui akun Instagram @mohmahfudmd, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pria yang berusia 67 tahun itu juga menyebut undangan tersebut lengkap dengan kop dan stempel resmi Kementerian Desa (Kemendes) RI. 

"Syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," terang Mahfud MD.

Politikus Indonesia tersebut juga memastikan surat undangan yang diduga berasal dari sang Menteri Desa adalah kesalahan besar.

Baca Juga: Prabowo kemahkan anggota kabinet di Magelang, Pengamat: Positif untuk olah pikiran dan mental

"Kalau benar ada surat itu, maka hal tersebut salah," tegas Mahfud MD.

Mantan Ketua MA itu menyebut kop surat dan stempel resmi dari kementerian, tidak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga.

"Kop surat dan stempel resmi tidak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk Ponpes dan Ormas sekali pun," terang Mahfud MD.

Pria asal Kabupaten Sampang itu juga menghimbau kepada kementerian terkait untuk lebih berhati-hati menggunakan atribut pemerintahan.