Menteri ESDM Bahlil sebut kebijakan hilirisasi nikel yang tidak adil untuk masyarakat daerah dalam Sidang Doktoral UI

GENMILENIAL.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja lulus sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI), pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024.

Pada sidang terbuka tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkap penelitiannya berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global itu menunjukkan sejumlah masalah utama dari dampak hilirisasi.

Bahlil menjelaskan, ada 4 masalah utama dari dampak hilirisasi, yaitu ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Baca Juga: PT DAHANA Sukses First Blasting di Tambang Hongshi Group (Semen Singa Merah)

"Masalah utama dari dampak hilirisasi itu adalah membutuhkan penyesuaian kebijakan pemerintah," kata Bahlil saat Sidang Promosi Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024.

Bercermin dari persoalan tersebut, Bahlil pun mengungkap sejumlah kritik terhadap hilirisasi nikel berdasarkan hasil penelitiannya. Berikut ini ulasan selengkapnya:

Perbankan Nasional yang Belum Biayai Investasi

Pada kesempatan yang sama, Bahlil mengungkap persoalan perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi.

"Salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," ungkapnya.

Baca Juga: Sebelum meninggal, Liam Payne terlihat berperilaku ‘Kacau’ dan hadapi kemelut asmara yang pelik, begini kata orang terdekatnya

Bahlil menilai banyak pengusaha daerah yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, sementara investor dari Jakarta dan luar negeri terus mendominasi.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah 30 sampai 45 persen kami ingin penerimaan negara harus dibagi ke daerah," tandasnya.

Kebijakan Hilirisasi Nikel yang Belum Adil