Ini alasan Prabowo bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

GENMILENIAL.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam rapat tersebut, Prabowo membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan.

Menurut Prabowo berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," kata Prabowo.

Baca Juga: Rapat kabinet perdana, Prabowo minta para menteri kurangi acara seremonial dan perjalanan luar negeri

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," sambungnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.

Untuk diketahui Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Baca Juga: Peringati HSN 2024, Badan Wakaf Assyifa optimalkan hasil wakaf produktif, ini yang dilakukan

Sebelumnya, salam sesi wawancara dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman pada awak media Selasa 22 Oktober 2024.

Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.