Menyoal perlindungan hak asasi manusia di tanah air, soal tragedi 98 hingga Menteri HAM yang minta tambahan dana

Kontroversi Menko Hukum dan HAM soal tragedi 98

Belum lama ini, publik menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra usai menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Mantan Setneg RI era Soeharto dan BJ Habibie itu mengungkap, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.

Baca Juga: Peringati HSN 2024, Badan Wakaf Assyifa optimalkan hasil wakaf produktif, ini yang dilakukan

Yusril mengklaim Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat dalam satu dekade terakhir.

"Apakah terkait genocide (genosida) atau ethnic cleansing (pembersihan etnis)? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu (tragedi) 1998," ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Menteri Hukum dan HAM RI itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk menelaah lebih lanjut terkait pelanggaran HAM di Indonesia.

"Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," tegas Yusril.

"Tapi tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh di bawah kepemimpinan Prabowo, punya komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan," tambahnya.

Baca Juga: Gerak sunyi paslon Aslina di Pilkada Subang 2024, ARD : Kita bergerak, cuma beda cara pergerakanya

Natalius Pigai minta tambahan anggaran

Di lain sisi, Menteri HAM Natalius Pigai menuai sorotan publik usai meminta tambahan anggaran kepada Prabowo untuk kementeriannya di Kabinet Merah Putih.

Pria asal Irian Jaya itu menyebut seharusnya anggaran untuk Kementerian HAM tidak hanya Rp64 miliar, namun Rp20 triliun.

"Anggaran yang ada kan Rp64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia," tegas Natalius Pigai kepada wartawan di kediaman pribadinya, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Keinginan sang Menteri HAM RI yang ingin anggaran kementeriannya ditambahkan menjadi Rp20 triliun itu untuk kelancaraan dalam pekerjaannya.