Menyoal perlindungan hak asasi manusia di tanah air, soal tragedi 98 hingga Menteri HAM yang minta tambahan dana

GENMILENIAL.ID - Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam pemerintahan lima tahun kedepan.

Pelantikan para menteri itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Salah satu tokoh yang dilantik adalah Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI periode 2024-2029.

Keberadaannya di kursi menteri HAM, diharapkan mampu memberantas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air.

Seperti yang terjadi di Tanah Papua, sederet kasus kekerasan yang terjadi yaitu peristiwa kontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil yang tak bersalah.

Baca Juga: Mengintip fakta terbaru kasus guru Supriyani dituding aniaya anak murid, salah satunya soal penangguhan penahanan

Menurut Laporan Komnas HAM RI yang terbit pada Agustus 2024, jumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan konflik bersenjata.

Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan kasus-kasus itu didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal).

"Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus, dimana 1 peristiwa bisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan," kata Frits Ramandey dalam keterangan resminya di Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024 lalu.

Ketua Komnas HAM di tanah Papua itu juga menyebut daerah kabupaten yang memiliki jumlah kasus tertinggi.

Baca Juga: Mengintip kontroversi menteri Prabowo di medsos, 9 menteri ini tuai sorotan warganet

"Kabupaten Puncak 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing 3 kasus," terangnya.

Frits Ramandey juga menyebutkan korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat dari kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.