Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang Whoosh menggunakan APBN karena proyek tersebut berada di bawah pengelolaan PT Danantara.
Baca Juga: 12 ASN Subang dipecat, ada yang bolos hampir setahun tapi masih terima gaji
“Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri. Jangan ke kita lagi, kalau enggak nanti semua ke kita termasuk dividennya,” kata Purbaya dalam media gathering di Bogor, 10 Oktober 2025.
Purbaya juga menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah.
“Jangan kalau enak di swasta, kalau rugi minta ke pemerintah,” ujarnya.
Danantara siapkan dua skema pembayaran utang
Menanggapi polemik tersebut, Chief Operating Officer (COO) PT Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek senilai 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun.
Baca Juga: Kluivert dipecat, Erick Thohir fokus bawa Timnas ke 100 besar dunia dan Piala Dunia 2030
“Pertama, menambah penyertaan modal agar perusahaan bisa mandiri secara operasional. Kedua, menyerahkan infrastruktur proyek Whoosh menjadi milik pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya,” jelas Dony.
Ia menambahkan, meski masih menanggung beban utang besar, proyek Whoosh telah memberi dampak positif terhadap perekonomian, terutama dalam mempercepat waktu tempuh Jakarta–Bandung dan meningkatkan mobilitas masyarakat.***
Artikel Terkait
86 Kepala daerah siap ikuti retret gelombang II di IPDN Jatinangor, Wamendagri: Gunakan kereta cepat Whoosh ke Bandung
Operasional kereta cepat Whoosh sering terganggu akibat layang-layang, KCIC catat 20 kejadian di Juni
Luhut ungkap terima dukungan dari Prabowo bentuk bank genetik, siap produksi bibit unggul pertanian
Luhut yakin Purbaya mampu wujudkan target ekonomi Prabowo: Orang baik dan berpengalaman
Luhut Binsar Pandjaitan ingatkan Menkeu Purbaya: Tak perlu tarik anggaran tak terserap program MBG
Polemik utang Whoosh Rp116 triliun: Menkeu Purbaya tegas tolak gunakan APBN, Danantara siapkan skema pembayaran
Menkeu Purbaya ogah danai proyek 'family office' Luhut: Tak masuk prioritas nasional