GENMILENIAL.ID – Polemik kebijakan tarif cukai rokok kembali mengemuka usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima karangan bunga berisi kritik terkait keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2026.
Karangan bunga itu memuat sindiran bahwa kebijakan tersebut akan membuat masyarakat kian mudah membeli rokok, sementara beban kesehatan akibat konsumsi rokok justru semakin besar.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan setiap kebijakan memang tidak lepas dari pro dan kontra.
Menurutnya, pemerintah harus memilih jalan tengah dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat.
“Kita lihat mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat, itu yang kita kerjakan. Saya nggak mau industri kita mati terus kita biarkan yang ilegal hidup,” ujar Purbaya, Selasa, 30 September 2025.
Alasan kesehatan vs serapan tenaga kerja
Purbaya menilai kritik yang menekankan aspek kesehatan harus diimbangi dengan pertimbangan ekonomi, khususnya soal lapangan kerja.
“Kalau kesehatan, kalau bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak industri rokok yang mati, boleh kebijakannya langsung diubah. Kalau nggak bisa, jangan cuma ngomong. Masyarakat juga perlu penghidupan,” tegasnya.
Ia menyebut hingga kini belum pernah ada rancangan kebijakan alternatif yang mampu menggantikan industri rokok sebagai penopang lapangan kerja jutaan orang di Indonesia.
Keputusan tarif cukai rokok 2026
Sebelumnya, Purbaya mengumumkan pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai rokok tahun 2026.
Keputusan ini diambil usai berdiskusi dengan perwakilan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) seperti Djarum, Gudang Garam, dan Wismilak.
Artikel Terkait
Tarif cukai rokok 2026 tidak naik, Menkeu Purbaya teken strategi hadang rokok ilegal
Polemik cukai rokok tinggi, pengamat nilai langkah Purbaya penting untuk penyerapan lapangan kerja
Coretax jadi taruhan Purbaya: Janji rampung 1 bulan usai catat 397 kasus error
Profil Anggito Abimanyu resmi jadi Ketua DK LPS gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya janji 'sikat' rantai rokok ilegal: Dari marketplace sampai warung kecil
Menkeu Purbaya sentil pihak ragukan data pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dari BPS
Menkeu Purbaya: Protes Hotman Paris bukti kebijakan Rp200 triliun ke Himbara efektif