Ekonom senior desak pemerintah bongkar skandal BLBI dan hentikan subsidi bankir: Pajak rakyat sudah ngos-ngosan

GENMILENIAL.ID – Publik kembali diingatkan pada skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia, BLBI dan penjualan saham BCA.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka' di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, Selasa 19 Agustus 2025, ekonom senior Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN) H.M. Sasmito Hadinegoro menyoroti beban pajak rakyat yang makin berat.

Baca Juga: Dumtruk langgar jam operasional, ibu anggota Paskibraka Subang tewas tertabrak: Bupati ancam tindak perusahaan nakal

Sasmito mendesak pemerintah menghentikan subsidi bunga rekap dari APBN yang selama ini justru dinikmati bank-bank besar, salah satunya BCA.

“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN, itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” tegasnya.

BCA Gate: Dijual murah, rugi ratusan triliun

Menurut Sasmito, penjualan 51 persen saham BCA pada era Presiden Megawati hanya ditebus sekitar Rp5 triliun, padahal nilai aset bank tersebut saat itu ditaksir lebih dari Rp200 triliun.

“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ujarnya.

Baca Juga: Viral ucapan Wamen Stella soal MBG tingkatkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris, BGN beri penjelasan

Ia menduga ada rekayasa dalam proses akuisisi, termasuk penggunaan perusahaan cangkang (Farallon), serta praktik akuntansi yang merugikan negara hingga Rp200 triliun–Rp1.030 triliun bila dikaitkan dengan keseluruhan program BLBI.

Desakan ke Presiden Prabowo dan KPK

Sasmito mendesak Presiden Prabowo untuk berani mengambil alih kembali 51 persen saham BCA tanpa kompensasi jika terbukti ada rekayasa korupsi.

“KPK juga tidak boleh lagi anggap laporan ini usang. Skandal ini menyangkut uang rakyat. Jangan sampai KPK tunduk pada kepentingan bankir,” ucapnya.

Baca Juga: Petugas Paskibraka Maluku Utara diganjar laptop dan uang saku dari Gubernur usai kibarkan merah putih