Sri Mulyani jadi pemateri di retret kepala daerah, titip pesan untuk mengoptimalkan anggaran APBN dan APBD di tengah efisiensi

Dalam materi yang ia paparkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani juga menyinggung tentang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, negara telah menyusun langkah untuk penghematan anggaran dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total Rp306,69 Triliun.

Rinciannya adalah Rp256,1 Triliun merupakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Pramono Anung melalui kader PDIP sampaikan kesiapan bergabung retret menyusul kepala daerah yang lain, Masinton: Itu bukan dilarang

Sementara Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran dengan menyasar 6 pos transfer ke daerah (TKD).

TKD yang terdampak dari aturan ini adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

Meski ada pemotongan anggaran untuk APBD, Sri Mulyani dalam sesinya meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana yang sudah diberikan.

Baca Juga: Dibintangi Gal Gadot dan Rachel Zegler, Snow White Live Action dibayang-bayangi 4 kontroversi yang memanas

“Banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan Inpres, karena dalam hal ini daerah juga harus berkontribusi,” kata Sri Mulyani.

“Pertanyaannya seperti formula dana bagi hasil dan proyek infrastruktur yang tetap ingin dijalankan,” tambahnya.

Pemateri di retret kepala daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam konferensi pers mengenai retret di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025 mengatakan kalau retret ini untuk memperkuat kompetensi kepala daerah.

Sehingga ada pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.