Terdampak efisiensi, retret kepala daerah tidak berlangsung selama 14 hari, ini skema barunya

Dalam edaran awal, anggaran Rp22 juta yang bersumber dari APBD digunakan untuk berbagai keperluan selama retret, antara lain:

Baca Juga: Sri Mulyani tetapkan KIP tidak terkena efisiensi anggaran, beasiswa untuk mahasiswa aman terkendali

• Akomodasi dan konsumsi
• Transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi berlogo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Pemangkasan Durasi Retret

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga berdampak pada pelaksanaan retret. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, retret tetap akan dilaksanakan karena dinilai sebagai program strategis.

Baca Juga: Buntut ribut dengan Hotman Paris, karier Razman Arif Nasution sebagai pengacara terancam

"Ya termasuk bukan hanya retret, seluruh program kegiatan yang dianggap memiliki strategis, penting, tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting," kata Juri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025.

Namun, ia mengungkapkan bahwa durasi retret yang semula direncanakan selama 14 hari telah dikurangi untuk menyesuaikan anggaran yang kini bersumber dari APBN. 

“Kan retret tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya," tambahnya.

Dalam retret ini, terdapat dua agenda utama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai penyelenggara orientasi bagi kepala daerah. 

Baca Juga: Wafat akibat kecelakaan maut, jasa-jasa Renville Antonio sang Bendum Partai Demokrat itu terkenang manis bagi AHY hingga Khofifah

"Dan ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas menjadi satu. Supaya efektif, efisien," sebut Juri.

Dengan perubahan kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan retret tetap berjalan efektif tanpa membebani anggaran daerah.***