humaniora

Mayoritas publik setuju Soeharto jadi pahlawan nasional, Hensat: Pemerintah harus lihat kedua sisi

Minggu, 9 November 2025 | 13:52 WIB
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio ungkap mayoritas publik setuju Soeharto jadi pahlawan nasional (X/jhonsitorus_19)

GENMILENIAL.ID — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, sebanyak 80,7 persen publik menyatakan setuju dengan usulan tersebut, sementara 15,7 persen menolak dan 3,6 persen tidak tahu.

Temuan itu diungkap oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) dalam siaran langsung di akun YouTube miliknya pada Sabtu, 8 November 2025.

Baca Juga: Promosi wisata Subang: Flora Wisata D’Castello gaet HRD se-Jabodetabek lewat gathering Bandung Ngahiji

“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” ujar Hensat.

Alasan dukungan: Swasembada pangan dan pembangunan nasional

Menurut Hensat, sebagian besar masyarakat yang mendukung penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menilai keberhasilannya dalam pembangunan dan swasembada pangan sebagai alasan utama.

Survei Kedai Kopi mencatat, 78 persen responden menilai Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, dan 77,9 persen menganggapnya sukses membangun infrastruktur nasional.

Baca Juga: Bandung Ngahiji gelar Corporate Gathering di Ciater, ajak HRD se-Jabodetabek dukung pariwisata Subang-Lembang

Selain itu, 63,2 persen responden menyebut Soeharto menghadirkan sekolah dan sembako murah, sementara 59,1 persen menilai masa pemerintahannya identik dengan stabilitas politik yang baik.

Penolakan karena catatan KKN dan pelanggaran HAM

Meski dukungan publik cukup tinggi, sebagian masyarakat tetap menolak wacana tersebut.

Dari kelompok penolak, 88 persen beralasan Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang marak pada masa Orde Baru.

Selain itu, 82,7 persen responden menilai Soeharto telah membungkam kebebasan berpendapat dan pers, 79,6 persen menganggapnya pelanggar HAM, dan 61,3 persen menyebut ia terlibat dalam intimidasi terhadap sejumlah pihak.

Halaman:

Tags

Terkini