Anggaran SMK dan vokasi dipangkas sampai Rp1 triliun, DPR: Mereka perlu pelatihan

"Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa," ucap Hanifa.

Baca Juga: Ditanyai tentang kasus Vadel di tengah pembekuan sumpah advokat, Razman Arif ingin wartawan jangan memikirkan dirinya sendiri

"Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan," tambahnya.

Namun, beberapa program penting justru mengalami pemangkasan, seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik vokasi serta sertifikasi kompetensi siswa SMK yang bahkan dihapus.

"Dukungan terhadap program prioritas seperti bimtek, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk monev kami kurangi sangat banyak sebagai arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut," jelas Suharti.

"Apalagi dicantumkan juga perjadin (perjalanan dinas) harus dikurangi bahkan kurang dari 50 persen. Jadi memang sangat berat," imbuhnya lagi.

Baca Juga: Biaya UKT Perguruan Tinggi diperkirakan naik imbas efisiensi anggaran, Menkeu pastikan tidak akan ada dampak pada layanan pendidikan

Kerja sama Kemnaker

Sebagai langkah alternatif, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memfasilitasi pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja," jelas Mu'ti.

Siswa SMK yang mengikuti pelatihan di BLK Kemnaker nantinya akan memperoleh sertifikat yang bisa dijadikan modal dalam mencari pekerjaan.

"Dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti (miliki)," pungkas Mu'ti.

Baca Juga: Sri Mulyani tetapkan KIP tidak terkena efisiensi anggaran, beasiswa untuk mahasiswa aman terkendali

Upaya mengatasi dampak efisiensi

Untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran, Kemendikdasmen merancang beberapa langkah mitigasi, antara lain: