Kawal Pilkada Serentak 2024, Pimpinan Pusat 'Asyiyah dorong masyarakat Indonesia agar jadi pemilih cerdas dan jangan mudah dibeli dengan harga murah

GENMILENIAL.ID - Ketua Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan konsep besar dari harapan persyarikatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini bisa menghasilkan pemimpin yang qualified juga konstitusional.

Hal tersebut ia sampaikan pada saat Webinar Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Pilkada dan Pembangunan Daerah yang Inklusif pada Sabtu 2 November 2024. 

“Konsep besar harapan persyarikatan bahwa pemilu ini bisa menghadirkan pemimpin yang qualified, yang konstitusional, pemimpin besar yang menjadi negarawan, bukan menjadi dirinya dan kroninya," kata Siti Noordjannah Djohantini.

Ia juga berharap bahwa sistem pemilu di Indonesia akan terus menerus diperbaiki dan juga daya pikir masyarakat dapat semakin kritis.

Baca Juga: KPK tetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes

“Harapannya sistem yang semakin bagus akan membawa masyarakat kita semakin cerdas dan semakin memiliki keberpihakan untuk kepentingan orang banyak, bukan pada kepentingan kelompok yang bisa dibeli dengan harga murah,” tegas Noordjannah.

Pelaksanaan pemilu, kata Noordjannah selalu menyisakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama semua pihak termasuk oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah ‘Aisyiyah.

Hal yang menjadi perhatian Muhammadiyah ‘Aisyiyah adalah agar para penggiat pemilu bersih, dapat menghadirkan pemilu bermakna dan pemilu substantif.

“Melalui pilkada ini harus juga mendalami dan mendialogkan, mensosialisasikan, dan menguatkan jaringan untuk bersinergi, juga harus ada strategi untuk kita berbuat nyata," ujarnya.

Baca Juga: PW Muhammadiyah Jawa Barat dan Lazismu lakukan kolaborasi rekontruksi SMP 3 Muhammadiyah Kertasari

Kemudian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) PP ‘Aisyiyah, Witri mengatakan bahwa Pilkada merupakan pekerjaan yang luar biasa dengan biaya, dengan kapasitas, lingkup dampak yang menjadi perhatian tersendiri bagi Muhammadiyah.

“Sebagai warga persyarikatan kita tidak boleh lelah mengawal isu ini karena isu ini berdampak panjang, berbiaya mahal, dan berikso tinggi, serta rentan penyelewengan dan korupsi," kata Witri.

Oleh karena itu, lanjut Witri perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik perempuan terutama kelompok rentan dan pentingnya menjadi pemilih cerdas.