Dedi Mulyadi kukuh larang study tour: Bukan bebani orang tua demi piknik

GENMILENIAL.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi ribuan pelaku wisata yang menolak larangan study tour dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan demi kepentingan pendidikan dan masyarakat.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya @dedimulyadi71, Dedi menyebut demonstrasi di Gedung Sate dan Jalan Layang Pasupati pada Senin, 21 Juli 2025, sebagai bukti bahwa kegiatan study tour selama ini lebih menyerupai piknik daripada pembelajaran.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik," ujar Dedi, Selasa, 22 Juli 2025.

Baca Juga: Anies Baswedan nilai vonis untuk Tom Lembong abaikan fakta dan cederai keadilan

Dedi juga menyinggung bahwa aksi protes mendapat dukungan dari pelaku wisata luar daerah seperti Yogyakarta dan penyedia jeep wisata Gunung Merapi.

Menurutnya, hal itu semakin memperkuat argumen bahwa kegiatan ini lebih condong ke industri rekreasi.

Ia menegaskan bahwa larangan study tour yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA bertujuan untuk menghindarkan orang tua siswa dari pengeluaran yang tidak esensial.

“Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya,” kata Dedi.

Baca Juga: Yuni Shara hadiri ultah mantan suami demi anak: Yang penting mereka bahagia

Ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya difokuskan pada pembangunan karakter dan peningkatan kemampuan siswa, bukan pada kegiatan di luar esensi pendidikan formal.

“Saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya,” tegasnya.

Meski begitu, Dedi berharap industri pariwisata tetap bisa berkembang dengan menyasar segmen pasar yang tepat, tanpa mengandalkan siswa sekolah sebagai target utama.

Sebelumnya, ratusan pekerja sektor wisata menggelar aksi di Bandung menuntut agar poin ketiga dalam surat edaran tersebut dicabut karena dinilai merugikan pelaku usaha lokal.***