WALHI minta pemerintah belajar dari bencana Sumatera, desak hentikan pemberian izin perusahaan penambangan

GENMILENIAL.ID — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menilai pemerintah perlu segera memanggil seluruh pengusaha pemegang izin yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Panggil semua pengusaha pemegang izin yang ada di 3 provinsi itu, lakukan evaluasi terhadap aktivitasnya,” kata Uli dalam tayangan podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu, 6 Desember 2025.

Baca Juga: Distribusi bantuan airdrop dikritik, TNI tegaskan evaluasi menyeluruh demi keamanan warga

Menurut Uli, evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.

Opsi pencabutan izin dan penegakan hukum

Uli menegaskan bahwa audit lingkungan wajib dilakukan untuk menentukan apakah izin perusahaan masih layak dipertahankan.

“Apakah kemudian harus mewajibkan ada pencabutan izin karena sebagian besar izin-izin itu berada di zona rentan, maka itu harus dilakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Baca Juga: DPR kritik cara distribusi bantuan udara di Sumatera, singgung etika hingga efektivitas penanganan bencana

Ia juga meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal atau melakukan pelanggaran berulang.

“Bukan hanya dicabut izinnya, tapi ada upaya pertanggungjawaban mereka,” tegasnya.

Proses hukum, kata Uli, harus bisa ditempuh hingga jalur pidana bila diperlukan.

Pemulihan blok penambangan wajib dilakukan

WALHI turut menyoroti kewajiban perusahaan melakukan reklamasi pascatambang.