Baca Juga: Muhammad Lutfi bongkar dugaan manuver asing di bursa RI, Singapura dan MSCI disorot
“Jika terjadi kekerasan yang dialami demonstran, kami mempersilakan dan terbuka menerima laporan,” kata Ari.
Dialog mahasiswa dan DPRD DIY tak hasilkan kesepakatan
Sebelum kericuhan terjadi, perwakilan DPRD DIY sempat berdialog dengan mahasiswa untuk menampung aspirasi. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Ketua Komisi D DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, perwakilan dari berbagai fraksi telah hadir untuk menerima tuntutan mahasiswa. Aspirasi tersebut, menurutnya, akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Mereka menyampaikan tuntutan. Kita sudah catat dan akan kita sampaikan ke pusat,” ujar Andriana.
Baca Juga: Resmi! Rp4,06 triliun saham WIFI dilepas perusahaan Hashim, kini tersisa 27,75 persen
Meski aspirasi telah diterima, dialog tersebut belum meredakan situasi. Aksi yang berlangsung untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu kemudian memanas hingga terjadi kericuhan pada malam hari.
Mahasiswa kritik MBG hingga kebijakan ekonomi
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Salah satu orator dari Universitas Islam Indonesia mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai menyerap anggaran pendidikan yang seharusnya dapat mendukung kebutuhan mahasiswa.
Baca Juga: Prabowo siapkan belanja negara Rp1.300 triliun hingga akhir 2026, ini rinciannya
“Yang pertama, program MBG itu hanya menyerap anggaran pendidikan,” ucap orator tersebut saat menyampaikan kritik di tengah aksi.
Selain persoalan MBG, mahasiswa juga menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
Mereka turut menyoroti kebijakan ekonomi, pembatasan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta biaya layanan publik.