Penunjukan langsung pengadaan kebencanaan jadi sorotan
Salah satu hal yang didalami KPK adalah mekanisme penunjukan langsung pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kebencanaan.
KPK menduga mekanisme tersebut dimanfaatkan oleh pejabat BNPB untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Namun, penyidik belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara maupun besaran keuntungan yang diduga diterima para pihak.
Baca Juga: Karhutla Kalteng belum usai, ISPU Palangka Raya tembus angka 1.300
Setyo mengatakan, KPK masih menghitung jumlah keseluruhan dana yang diduga digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Nah ini yang kemudian berapa jumlah secara keseluruhan, ya kemudian berapa yang ya mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," ujar Setyo.
Penelusuran tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan.
Penyidik perlu menguraikan hubungan antara proses pengadaan, pihak yang ditunjuk, serta dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.
Baca Juga: Nomor urut calon kades Tanjung Rasa ditetapkan, polisi ingatkan soal kerukunan
Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum memaparkan nilai keseluruhan kerugian negara ataupun jumlah dana yang diduga dinikmati secara pribadi oleh pihak-pihak terkait.
Dana siap pakai digunakan untuk kebutuhan darurat
Dana siap pakai merupakan anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana yang bersifat darurat dan mendesak.
Penggunaannya dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan sesuai kondisi bencana yang terjadi.
Karena itu, jenis pengadaan yang diperiksa dalam perkara ini belum dapat dipastikan hanya dari informasi yang telah disampaikan KPK.