Perubahan tersebut dapat berupa pemecahan dokumen, penambahan anggota keluarga, maupun perubahan susunan keluarga.
Data bansos berkaitan dengan basis data kependudukan. Karena itu, perubahan pada dokumen keluarga dapat membutuhkan proses verifikasi kembali agar informasi penerima tetap sesuai.
Baca Juga: 14 Orang kena OTT KPK, mengapa hanya Bupati Bolmut yang jadi tersangka di kasus pemerasan?
Ketidaksesuaian data juga berpotensi membuat proses validasi membutuhkan waktu lebih lama.
KPM yang mengalami perubahan struktur keluarga sebaiknya memastikan data kependudukan telah diperbarui dan diketahui oleh pihak pengelola data bansos di wilayah masing-masing.
Data pribadi digunakan orang lain
KPM juga perlu menjaga keamanan data pribadi yang digunakan dalam berbagai keperluan administrasi dan layanan keuangan.
Penggunaan informasi kependudukan untuk transaksi atau layanan keuangan atas nama penerima bantuan dapat menjadi persoalan apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Aktivitas seperti pengajuan pinjaman kredit, pembukaan layanan perbankan, pembelian kendaraan, maupun kebutuhan finansial lainnya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian informasi.
Pengelolaan data tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik data. Informasi yang tidak selaras dengan kondisi penerima dapat memicu proses pemeriksaan ulang dalam sistem pengelolaan bansos.
Jangan asal transaksi dari KKS
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan instrumen resmi yang digunakan dalam penyaluran bantuan melalui perbankan.
Karena itu, KPM perlu mengamankan KKS dan tidak memberikan penggunaannya kepada pihak lain untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan bansos.
Pemanfaatan rekening KKS di luar peruntukan bansos juga dapat menimbulkan kendala administratif, terutama apabila terdapat histori transaksi yang tidak sesuai dengan profil pemilik rekening.
KPM perlu menjaga penggunaan KKS dan rekening yang terkait agar tetap sesuai dengan peruntukannya sebagai instrumen penyaluran bantuan.