BGN diketahui memberikan teguran hingga penutupan permanen terhadap dapur MBG yang menjadi penyebab keracunan. Namun, menurut Mahfud, penanganan tersebut belum disertai proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Ia menilai teguran saja tidak cukup untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Mahfud menyebut teguran tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas apabila tidak diikuti dengan pertanggungjawaban melalui proses pidana.
“Teguran basa-basi, formalitas pasti, ‘Jangan gini, jangan gitu lago.’ Padahal itu jelas membahayakan keselamatan nyawa tapi tidak ada proses pidananya,” tegas Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan program MBG apabila tidak ditangani secara serius.
“Kalau MBG ini tetap seperti sekarang, itu akan sulit menjadi baik gitu. Mungkin akan menimbulkan keracunan-keracunan semakin tinggi,” tambahnya.
Baca Juga: Dramatis! Masinis KRL di Tanah Abang berhasil tarik rem darurat usai lihat pria lompat ke rel
BGN terapkan aturan suspensi SPPG
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menjelaskan mengenai mekanisme pemberian suspensi terhadap dapur SPPG yang melakukan pelanggaran.
Sudaryono mengatakan BGN menerapkan sistem suspensi berdasarkan tingkat pelanggaran.
Sanksi tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari suspensi selama 10 hari hingga penutupan permanen.
“Nah, sekarang kami by system, jadi suspensi itu kami bagi tiga, ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, dan suspensi permanen,” kata Sudaryono saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2026 lalu.
Menurut Sudaryono, kondisi dapur menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MBG.