“Bayar UKT Rp4 juta dari meminjam sama hasil uang jualan saya sedikit. Jualan gantungan kunci kerajinan tangan,” tutur Drea.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Armuji ketika menyoroti persoalan data kesejahteraan yang digunakan dalam penentuan kategori desil.
Armuji soroti pendataan kondisi warga
Armuji meminta agar pendataan masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi riil warga di lapangan. Ia menilai perangkat wilayah perlu melihat langsung kondisi masyarakat ketika melakukan pendataan.
“Untuk kelurahan, RT, RW, lihat kondisi real warga kita. Warga yang tidak mampu, ya sampaikan tidak mampu, enggak usah malu. Jadi jangan dinaik-naikan,” ujar Armuji.
Ia juga meminta agar data desil yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
“Kalau memang desilnya 5 ke bawah, tulis 5 ke bawah supaya warga mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan bantuan. BPS harus berani mengubah,” sambungnya.
Armuji kemudian mengatakan akan menemui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyampaikan persoalan yang dialami Drea.
“Kita akan datangi BPS untuk memberikan solusi terkait desil yang tidak sesuai. Mengingat, Drea ini mendapatkan penghasilan dari berjualan gantungan kunci dan ayahnya seorang pengantar galon air isi ulang,” tukasnya.
Persoalan yang dialami Drea tersebut berawal dari perbedaan data desil antara pengecekan melalui Cek Bansos dan laman BeSMART.
Setelah melakukan pengurusan, Drea dapat melanjutkan proses pendaftaran beasiswa meski data pada laman BeSMART sebelumnya menunjukkan desil 6-10.***