Hal inilah yang kemudian memicu perhatian luas dari masyarakat hingga viral di media sosial.
Baca Juga: WALHI hingga akademisi soroti pencemaran Teluk Buli, pemerintah diminta audit aktivitas tambang
Tuding ada tekanan dan dugaan mark up
Dalam klarifikasinya, Abri juga membeberkan adanya sejumlah persoalan dalam pengelolaan dapur MBG.
Ia menyoroti kualitas bahan baku yang dinilai tidak sesuai standar serta fasilitas dapur yang belum memenuhi petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak hanya itu, ia juga menuding adanya dugaan mark up harga serta keterlambatan distribusi bahan baku oleh pihak mitra atau yayasan.
Abri bahkan mengaku mendapat tekanan psikologis setelah mengungkap hal tersebut.
“Mereka menyampaikan punya banyak media dan video itu terus dijadikan dasar tekanan psikologi kepada saya,” ungkapnya.
Laporkan ke BGN hingga berujung SP1
Abri menyebut bahwa laporan yang ia sampaikan ke BGN berujung pada keluarnya surat peringatan pertama (SP1) terhadap dapur MBG tersebut.
Tak lama kemudian, diterbitkan pula surat pemberhentian sementara operasional pada 21 Mei 2026.
Ia juga mengungkap bahwa dapur yang dipimpinnya sempat hampir mengalami kebakaran akibat fasilitas yang belum memenuhi standar operasional.
Baca Juga: Razia narkoba di Riau bikin geger warga medsos, polisi ringkus anak kepala daerah hingga selebgram
Meski mendapat tekanan, Abri mengaku tetap memilih melaporkan dugaan pelanggaran tersebut demi menjaga integritas program pemerintah.