“Saya berharap pemerintah bisa menata ruang terbuka di sekitar Alun-alun Subang, seperti kawasan Artelir dan sekitar Gedung Dakwah. Tempat-tempat itu sebenarnya bisa dikelola dengan baik agar menjadi fasilitas umum yang membuat masyarakat nyaman,” tuturnya.
Ia menilai, keterbatasan ruang publik yang tertata membuat masyarakat selalu berpusat di satu titik, sehingga perlu alternatif ruang terbuka lain yang representatif.
Penataan PKL harus manusiawi
Terkait penataan pedagang kaki lima (PKL), Arif Hegar menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan.
“Kalau bisa, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah sudah menyiapkan lokasi pengganti yang mudah dijangkau masyarakat. Jadi pedagang tidak merasa dirugikan, jalanan juga rapi, pembeli nyaman, semuanya diuntungkan,” jelasnya.
Baca Juga: Wacana Pilkada dipilih DPRD, Ketua GMNI Subang ingatkan risiko kemunduran demokrasi
Menurutnya, penyediaan kantong-kantong PKL yang tertata akan berdampak positif terhadap ketertiban lalu lintas dan kenyamanan kota.
Pasar Pujasera perlu segera ditata
Arif Hegar juga menyinggung kondisi Pasar Pujasera Subang yang dinilai perlu segera mendapatkan penataan serius.
“Itu bangunannya sudah lama, saya dengar sampah juga mulai menggunung lagi. Memang harus segera ditata,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana Pasar Pujasera akan dijadikan pusat perbelanjaan modern, meski hingga kini belum ada kejelasan.
Baca Juga: Influencer Sherly Annavita soroti video viral warga Malut seberangi sungai deras tanpa jembatan
“Entah jadi atau tidak, yang jelas harus ditata. Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati dan jajarannya bisa fokus ke tata ruang kota setelah infrastruktur jalan selesai. Apalagi sekarang Subang setiap akhir pekan selalu padat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Subang telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk memperbaiki sekitar 320 kilometer jalan rusak hingga tahun 2027 sebagai bagian dari program Subang Leucir.***