Isu tunjangan DPR jadi sorotan publik, Demokrat siap dievaluasi bersama fraksi lain

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:33 WIB
Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menanggapi terkait pembatalan tunjangan anggota DPR RI (Instagram.com/@ibasyudhoyono)
Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menanggapi terkait pembatalan tunjangan anggota DPR RI (Instagram.com/@ibasyudhoyono)

GENMILENIAL.ID – Polemik mengenai tunjangan anggota DPR RI semakin menjadi perhatian publik setelah gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah.

Desakan agar fasilitas dan tunjangan dewan dikaji ulang muncul seiring kritik bahwa beban rakyat kian berat, sementara wakil rakyat dianggap kurang berempati.

Isu ini memaksa sejumlah fraksi besar di DPR, mulai dari Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Golkar, hingga PDIP menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi tunjangan anggotanya.

Baca Juga: TikTok hentikan sementara fitur live di Indonesia, prioritaskan keamanan pengguna di tengah demo nasional

Kini, giliran Fraksi Partai Demokrat yang turut menegaskan sikapnya melalui Ketua Fraksi, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Desakan evaluasi dan sikap Demokrat

Dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu 30 Agustus 2025, Ibas menekankan bahwa Demokrat siap mengikuti evaluasi menyeluruh terkait tunjangan DPR RI.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” tegas Ibas.

Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Demokrat untuk menunjukkan kepedulian terhadap suara publik yang selama ini menganggap DPR kehilangan kepekaan sosial.

Baca Juga: Dinilai tak berempati, Jaringan Mitra Promedia desak Zulhas pecat Eko Patrio dan Uya Kuya

Permintaan maaf dan introspeksi

Lebih jauh, Ibas menyampaikan permintaan maaf atas nama Demokrat dan seluruh anggota DPR RI. Ia menilai momentum ini harus menjadi titik balik untuk introspeksi bagi para legislator.

“Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” ucapnya mengingatkan rekan-rekannya di parlemen.

Pernyataan ini dianggap penting karena muncul di tengah ketidakpercayaan masyarakat yang kian meningkat terhadap institusi DPR.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X