GENMILENIAL.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan politik.
Dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025, Djarot menyoroti kasus hukum yang menjerat dua tokoh dari PDIP, yakni Sekjen Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pihak oposisi.
“Yang mengkritik, yang berbeda, kriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu, masukkan penjara,” kata Djarot.
Baca Juga: MUI Pusat soroti dampak kesehatan dan sosial di balik fatwa haram sound horeg
Ia menyebut kedua tokoh tersebut sebagai korban dari praktik politik balas dendam yang masih berlangsung pasca-Pemilu 2024.
Lebih jauh, Djarot menyindir keras sikap penegak hukum yang dinilainya tebang pilih.
Ia menyebut sejumlah kasus dugaan megakorupsi bernilai besar justru tidak tersentuh, seolah sengaja dibiarkan.
"Kasus-kasus besar seperti minyak goreng, pesawat jet, korupsi infrastruktur di Sumut, kasus Blok Medan, semuanya lewat begitu saja," ujar Djarot.
Baca Juga: Djarot nilai vonis Hasto tak adil: Harun Masiku belum tertangkap, hukum dinilai tebang pilih
Ia menyebut situasi ini seperti pepatah, 'Gajah di pelupuk mata tak tampak, kutu di seberang pulau terlihat.'
Sindiran 'korupsi gajah' itu ia lontarkan untuk menggambarkan ironi penegakan hukum yang dinilai hanya tajam ke pihak lawan politik, tetapi tumpul terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan pihak berkuasa.
Meski tidak menyebut nama atau institusi secara langsung, pernyataan Djarot tersebut dianggap sebagai kritik terhadap arah hukum dan demokrasi pasca pemilu, yang menurutnya sedang dalam tekanan kekuasaan.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disinggung oleh sindiran Djarot.***