Djarot nilai vonis Hasto tak adil: Harun Masiku belum tertangkap, hukum dinilai tebang pilih

GENMILENIAL.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Menurut Djarot, vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan jika Harun Masiku, yang menjadi inti persoalan dalam kasus itu, belum juga ditangkap hingga kini.

"Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku itu, jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktik dari politisasi hukum," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025.

Baca Juga: Media Vietnam kritik VAR baru diterapkan di Final AFF U-23 lawan Indonesia

Ia menyebut kasus ini sarat nuansa politik. Meski demikian, Djarot tetap menghormati keputusan hakim.

"Ini persoalan politik, dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-carilah kesalahannya," tambahnya.

Djarot juga menegaskan bahwa posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP belum berubah, dan pergantian jabatan hanya dapat diputuskan melalui forum resmi partai.

"Kalau posisi Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan," tegasnya.

Baca Juga: Media Thailand sindir Timnas usai kalah dari Indonesia U-23: Piala dunia hanya retorika

PDIP, lanjut Djarot, memiliki mekanisme organisasi internal yang tidak bisa dipengaruhi tekanan eksternal.

"Kita punya aturan main sendiri di partai. Jadi, tidak bisa asal mengganti posisi Sekjen tanpa proses yang jelas," ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mendesak aparat untuk menangkap Harun Masiku dan menegakkan hukum secara adil.

"Kalau memang ingin membenahi masalah ini, ya tangkap dulu Harun Masiku. Jangan sampai hukum hanya tajam ke satu pihak saja," pungkas Djarot.***