DPRD Subang soroti perusahaan diduga masuk daftar hitam, UKPBJ diminta buka data

Hendra menilai permintaan takedown bukan menjadi pilihan yang penting untuk dilakukan. Menurut dia, akan lebih baik dan elegan jika pihak yang merasa keberatan menempuh hak sanggah atau mekanisme lainnya.

“Tidak menjadi penting melakukan permintaan di-takedown tentang pemberitaan yang ditayangkan, tetapi akan lebih baik dan elegan untuk melakukan hak sanggah dan atau lainnya,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Subang, Hendra mengatakan pihaknya telah mendalami persoalan tersebut.

Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota Komisi III lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan meminta pihak terkait hadir memberikan klarifikasi.

Baca Juga: Sambut Arrmanatha Nasir jadi Menlu, Dino Patti Djalal ingatkan agar Indonesia tak tunduk dengan tekanan bangsa lain

“Saya selaku Wakil Ketua Komisi III tentunya sudah mendalami dan akan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi III apakah itu perlu dipanggil untuk melakukan klarifikasi tentang hal tersebut atau tidak,” kata Hendra.

Klarifikasi dari UKPBJ dinilai penting untuk mengetahui secara utuh status perusahaan, kronologi pemberian sanksi, serta dasar perusahaan tersebut dapat mengikuti atau melaksanakan proyek pembangunan Gedung IRDA apabila memang terdapat status daftar hitam yang berlaku.***