DPRD Subang bahas RAPBD 2027, anggaran jalan capai Rp181,4 miliar

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Kamis, 17 September 2026 | 15:36 WIB
Rapat Paripurna DPRD Subang dipimpin Wakil Ketua DPRD Subang A. Kosim (kedua dari kiri) dan dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi (pertama dari kiri), Rabu 16 September 2026 (Dok. Istimewa)
Rapat Paripurna DPRD Subang dipimpin Wakil Ketua DPRD Subang A. Kosim (kedua dari kiri) dan dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi (pertama dari kiri), Rabu 16 September 2026 (Dok. Istimewa)

GENMILENIAL.ID — DPRD Kabupaten Subang membahas arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu 16 September 2026.

Salah satu poin yang mencuat dalam pembahasan tersebut adalah rencana anggaran Rp181,413 miliar untuk menangani 60,6 kilometer jalan pada 2027.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Subang A. Kosim dan salah satu agendanya adalah penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi atau Kang Akur.

Baca Juga: Di balik momen pencopotan Purbaya, ada pilu istrinya yang mendadak diminta jemput ke kantor

Selain membahas pendapatan dan belanja daerah, jawaban tersebut turut menyinggung penggunaan SiLPA, penyertaan modal daerah, serta arah pembangunan infrastruktur melalui program Subang Leucir.

DPRD soroti arah APBD 2027

Dalam tanggapannya, Kang Akur menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan berdasarkan potensi yang benar-benar ada dan didukung data yang akurat.

“Peningkatan pendapatan asli daerah harus didasarkan pada potensi riil, data yang akurat, serta dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang sehat,” ujar Kang Akur.

Menurutnya, upaya meningkatkan pendapatan daerah juga tidak boleh membuat masyarakat terbebani secara berlebihan. Kebijakan tersebut tetap harus menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: Gubernur Sherly ngeluh setahun urus tanah namun tak kunjung rampung, Wamen ATR BPN kena sindir

Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah menyampaikan bahwa peningkatan belanja modal harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Belanja modal akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, jalan, irigasi pertanian, pengendalian banjir dan abrasi, penanganan longsor, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pelayanan air bersih hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Rp181,4 miliar untuk penanganan jalan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X