Subang dihadapkan dilema lumbung padi atau kawasan industri, Kang Rey ungkap luas LP2B

Persoalan pertanahan dan perlindungan lahan sawah pun menjadi perhatian Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kunjungan kerja spesifik tersebut berkaitan dengan tugas Komisi II yang memiliki mitra kerja Kementerian ATR BPN.

Menurutnya, persoalan pertanahan dan lahan sawah dilindungi perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi konflik krusial di sektor pertanahan, khususnya di Kabupaten Subang.

Baca Juga: Dari limbah nanas hingga cegah stunting, ini inovasi yang bersinar di SIF 2026

Komisi II soroti peran GTRA

Rifqinizamy juga menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah.

Menurutnya, kepala daerah memiliki posisi penting karena menjadi ketua GTRA di wilayah masing-masing. Karena itu, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Kami menyimpulkan bahwa GTRA ini belum berperan dengan maksimal, pertemuan GTRA secara reguler masih sulit untuk dilakukan, output dan outcome kinerja GTRA pun kerap kali belum maksimal,” ujarnya.

Ia menilai forum GTRA dapat menjadi salah satu ruang untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan di daerah.

Baca Juga: 112 Inovasi masuk SIF 2026, Bapperida Subang siapkan fasilitasi HAKI untuk para pemenang

“Untuk kemudian dapat memecahkan persoalan pertanahan di levelnya masing-masing,” katanya.

Industri masuk, Subang tetap jadi pemasok padi

Di tengah rencana dan perkembangan industri, Kang Rey menegaskan Pemerintah Kabupaten Subang tetap berupaya mempertahankan peran daerah sebagai pemasok padi nasional.

Ia menyebut keseimbangan antara sektor pertanian dan industri menjadi hal yang terus diupayakan pemerintah daerah. Menurutnya, masuknya industri tidak berarti sektor pertanian ditinggalkan.

“Dengan masuknya industri pun, kami akan tetap menjadi penyuplai padi nasional,” tegas Kang Rey.