Menhut Raja Juli berpeluang dipanggil KPK, buntut dugaan gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan HPT

“Uang yang dikumpulkan oleh pihak KUD berasal dari pemotongan SHU. Pemotongan itu dilakukan dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kementerian Kehutanan,” ungkap Achmad.

Baca Juga: ESAI: Ketika UU Pers bertemu era TikTok, masih relevankah regulasi yang dibuat pada 1999?

Awalnya, KPK menyelidiki dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Namun, dalam prosesnya ditemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan izin kawasan hutan.

Kasus suap jabatan Sekda ikut terbongkar

Selain kasus HPT, Suhardiman Amby juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan Sekda Kuansing.

Ia diduga menerima suap berupa mobil mewah Toyota Land Cruiser senilai Rp2 miliar untuk meloloskan Zulkarnain sebagai Sekda.

“SA selaku Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada calon yang mengikuti seleksi jabatan Sekda,” ujar Achmad dalam konferensi pers.

Baca Juga: Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor industry visit ke kantor Promedia Group, pelajari perkembangan media di era digital

Mobil tersebut diketahui dibeli secara kredit dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar. Namun, profil Zulkarnain disebut tidak memenuhi syarat pengajuan kredit, sehingga diduga menggunakan identitas pihak lain, yakni Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

KPK juga mengungkap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan pada Senin 29 Juni 2026 di Kabupaten Kuansing, Riau, dengan mengamankan 10 orang di dua lokasi berbeda.

Suhardiman dan Zulkarnain kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Selasa 30 Juni 2026, setelah sempat tidak diketahui keberadaannya.***