“Bagi masyarakat yang belum terjamin BPJS namun masuk kategori tidak mampu, mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Mereka dapat dirawat di ruang kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk, dengan pembiayaan dari pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
Baca Juga: Viral pengendara mobil di Mojokerto pukul anak pemotor, dipicu dugaan potong jalan
Ekonomi tetap bergerak, lingkungan dijaga
Di tengah fokus pada layanan dasar, sektor industri tetap didorong sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun, pengembangannya diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan ekologis.
Konektivitas infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor jadi kunci
Setelah agenda utama, kegiatan dilanjutkan dengan High Level Meeting yang membahas isu-isu strategis pembangunan di Jawa Barat.
Baca Juga: Kepanikan warga saat gudang ban terbakar di Cibodas, sempat selamatkan barang seadanya
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Pemerintah Pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, BUMN, mitra CSR, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan keraton dan sesepuh turut hadir.
Bupati Subang juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Kepala BP4D, dan jajaran terkait lainnya.
Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Jawa Barat 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.***
Artikel Terkait
Subang dapat angin segar dari Musrenbang Jabar: Infrastruktur jalan dan penataan Pujasera jadi prioritas
Gubernur Dedi Mulyadi siapkan moratorium penebangan hutan, ingatkan pentingnya menjaga bumi
BP4D Subang: Musrenbang RKPD 2027 wajib sinkron dengan RPJMD, Astacita hingga Jabar Istimewa
Pedas, Dedi Mulyadi tegur pejabat Subang soal kinerja dan minim aksi lapangan
Dedi Mulyadi sentil Disparpora, Satpol PP dan Disnakertrans Subang, soroti kinerja tak maksimal
Disnakertrans Subang klarifikasi data ke BYD dan VinFast usai disentil Dedi Mulyadi
Ketua DPRD Subang ingatkan Musrenbang jangan sekadar formalitas, harus serap aspirasi warga