GENMILENIAL.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tegas pemerintah provinsi untuk menetapkan moratorium penebangan hutan.
Hal itu ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Selasa, 2 Desember 2025.
Dalam video tersebut, Dedi menegaskan bahwa kebijakan pelarangan penebangan hutan akan segera diberlakukan sebagai langkah pencegahan musibah lingkungan di Jawa Barat.
“Moratorium itu segera kami siapkan dan besok akan saya luncurkan,” ujar Dedi menekankan.
Baca Juga: Lemahnya verifikasi Bank Jateng, rekening bodong dibuat nasabah tanpa terdeteksi
Penebangan hutan dinilai berisiko tinggi timbulkan bencana
Dedi menilai upaya pelestarian pohon jauh lebih penting ketimbang sekadar melakukan penanaman kembali.
Menurutnya, tindakan menebang pohon dalam jumlah besar sangat merugikan ekosistem dan berpotensi memperburuk risiko bencana.
“Menanam seribu pohon belum tentu menghasilkan seratus, tetapi menebang seribu pohon sudah pasti menghilangkan banyak manfaat bagi lingkungan,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengingatkan bahwa merawat bumi menjadi tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.
Sindiran untuk pihak yang dianggap keliru dalam kebijakan alam
Dalam kesempatan yang sama, Dedi menyampaikan pesan kepada pihak yang disebut telah membuat keputusan keliru terkait pengelolaan lingkungan.
Ia meminta semua pihak menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.
Artikel Terkait
Gubernur Dedi Mulyadi tegaskan pentingnya ketertiban umum sebagai fondasi pembangunan Jawa Barat
Kementerian PKP perkuat sinergi data dan perumahan MBR di Jawa Barat, Subang salah satu daerah prioritas
Lembur Pakuan: Pesona kampung Gubernur Jawa Barat yang menyulap Subang jadi destinasi favorit
BP4D dorong perbaikan layanan dasar, Subang target naik peringkat SPM Jawa Barat
Hari jadi ke-80 Jawa Barat, Subang tampilkan nuansa Subang Larang dan Prabu Siliwangi di Kirab Budaya
Dari Subang, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bicara generasi gelisah dan pentingnya kembali ke jati diri bangsa
Dedi Mulyadi: Banyak tindak pidana ringan terjadi karena kebutuhan dasar warga belum terpenuhi