Embung ini akan difungsikan sebagai ruang parkir air untuk menampung debit berlebih saat curah hujan ekstrem.
Baca Juga: BP4D Subang matangkan Pra Musrenbang RKPD 2027, target jalan kabupaten 100 persen mulus
Kehadiran Kepala BP4D dalam audiensi memastikan bahwa rencana pembangunan embung dan normalisasi sungai akan masuk dalam skema perencanaan dan penganggaran secara sistematis, sehingga tidak berhenti pada wacana.
Ketua DPRD Subang menegaskan bahwa persoalan banjir Pantura tidak dapat ditangani daerah secara sendiri karena sejumlah sungai berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Penanganan banjir di Pantura tidak bisa diselesaikan oleh daerah sendirian. Kami meminta langkah nyata dari BBWS Citarum dan pemerintah pusat. Koordinasi harus segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara program daerah dan pusat dalam penanganan banjir ini,” ujar Viktor di sela-sela audiensi.
Ia menambahkan, DPRD Subang akan mendorong komunikasi lebih intensif dengan pihak terkait agar solusi permanen dapat segera direalisasikan dan masyarakat Pantura tidak lagi menghadapi siklus banjir tahunan yang merugikan.***
Artikel Terkait
Anggota DPRD Subang H. Anharudin: Pabrik wajib utamakan tenaga kerja lokal, bukan dari luar daerah
Apresiasi DPRD Subang atas pengungkapan pembunuhan Wantilan, minta keamanan Dapil III diperkuat
Wacana Pilkada dipilih DPRD, Ketua GMNI Subang ingatkan risiko kemunduran demokrasi
Ray Rangkuti bongkar mudarat Pilkada lewat DPRD, ingatkan krisis kepercayaan publik dan ancaman demokrasi
Anggota DPRD Subang soroti pelemparan HP jurnalis saat liput tambang: Menghalangi pers bisa dipidana
DPRD Subang turun ke lokasi banjir Pantura, soroti curah hujan tinggi dan sistem drainase
9 Warga tewas akibat miras oplosan, Ketua DPRD Subang himbau masyarakat waspada