GENMILENIAL.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur dan menetapkan tiga tersangka baru.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa praktik bancakan anggaran, terutama terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK), diduga melibatkan jaringan lebih luas dari sekadar kepala daerah.
Tiga tersangka baru yang ditahan pada Senin 24 November 2025 yakni Yasin (YSN) ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Hendrik Permana (HP) ASN Kementerian Kesehatan, serta Aswin Griksa (AG) Direktur Utama PT Griksa Cipta.
Baca Juga: Nenek Alvaro ungkap alibi janggal keluarga pelaku: Sebut ada ‘orang suruhan’ dan pembungkaman fakta
“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama mulai 24 November sampai 13 Desember 2025,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK telah menahan lima tersangka lain, termasuk Bupati Kolaka Timur 2024–2029, Abdul Azis (ABZ). Total, delapan orang kini berstatus tersangka dalam korupsi proyek rumah sakit tersebut.
DAK naik drastis: Dari Rp47,6 miliar jadi Rp170,3 miliar
Asep menjelaskan bahwa pada 2023, Hendrik selaku ASN Kemenkes menawarkan 'bantuan' untuk mengamankan pagu DAK dengan imbalan fee 2 persen.
Modusnya sederhana, ada uang, ada anggaran. Tanpa uang, pagu terancam hilang.
Pertemuan Hendrik dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Koltim, Ageng Dermanto (AGD), pada Agustus 2024 menjadi titik awal lonjakan anggaran. Dari semula Rp47,6 miliar, nilai DAK membengkak menjadi Rp170,3 miliar.
Untuk memastikan anggaran tetap aman, Hendrik meminta uang kepada Yasin, ASN Bapenda Sultra yang disebut orang kepercayaan Bupati Abdul Azis.
“DAK tahun 2026 masih bisa didapatkan setelah adanya pemberian uang,” kata Asep.
Aliran uang Rp3,3 miliar terungkap
Artikel Terkait
Proyek Monumen Reog diincar KPK, Bupati Ponorogo sempat sebut pembangunan untuk wisata dan ekonomi daerah
ICW: KPK bangkit lagi, penindakan korupsi era Prabowo kini lebih gencar
IPK naik usai Prabowo dilantik, Saut: Sinyal publik ingin KPK bangkit dari tidur panjang
Independensi KPK disorot Saut Situmorang: Desak Prabowo keluarkan Perpu untuk pulihkan wewenang antirasuah
KPK periksa 10 petinggi travel, babak baru skandal kuota haji: Isyarat calon tersangka makin terang
Pengadaan lahan proyek Whoosh disorot KPK: Isu tanah negara dijual lagi ke negara diusut
Langkah berani! Bupati Subang buka APBD ke KPK dan minta pengawasan langsung