Menurut Hasto, usulan itu berangkat dari pandangan bahwa transportasi publik harus dirancang untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar proyek prestisius.
“Paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu yang mestinya dikedepankan,” imbuhnya.
Soroti perbedaan pandangan, tetap hormati keputusan presiden
Meski berbeda pandangan dengan keputusan pemerintah, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati keputusan Jokowi saat memimpin.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam kebijakan publik adalah hal wajar selama tujuannya sama, yaitu menyejahterakan rakyat.
“Sebagai partai politik, kami sudah memberikan masukan-masukan sekitar tiga kali terkait hal tersebut,” ucap Hasto.
Jokowi sebut Whoosh dorong pertumbuhan ekonomi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat, terutama di kawasan yang dilalui rute kereta cepat.
“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan UMKM, warung-warung yang jualan di titik baru itu,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, dampak ekonomi juga dirasakan di sektor pariwisata dan properti.
“Wisata di Bandung bisa meningkat, nilai properti juga naik. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” tandasnya.***
Artikel Terkait
Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba
Mahfud MD siap dipanggil KPK soal dugaan mark up Whoosh: Kalau nggak punya uang ya dinegosiasikan
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat