Ia menilai, pola lama yang berorientasi pada rutinitas birokrasi harus segera diubah menjadi pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap situasi fiskal saat ini.
“Nah ini teman-teman dari daerah, tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru,” kata Tito.
Fokus ke program pro rakyat
Lebih lanjut, Tito meminta kepala daerah agar lebih memprioritaskan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan daerah yang berhasil menghemat anggaran besar melalui efisiensi birokrasi.
“Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu. Kabupaten Lahat misalnya, bisa menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi,” ujarnya.
Tito menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa, terutama saat pandemi COVID-19.
“Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi, bahasa lapangannya dipotong, tapi kita bisa survive,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Tahun perdana Dedi Mulyadi sang Gubernur anyar Jawa Barat: Belanja modal buat infrastruktur hingga tak ingin Jabar terus menerus 'buang uang'
DPRD Subang soroti kenaikan belanja dalam Raperda Perubahan APBD 2025, diminta lebih transparan dan akuntabel
Mensesneg tepis isu Ahmad Muzani gantikan Tito Karnavian jadi Mendagri: Nggak masuk logika
Dompet digital: Cara baru atur keuangan dan belanja di era modern
Mendagri Tito Karnavian ingatkan kepala daerah jaga kesederhanaan, hindari flexing di tengah situasi sensitif
Inflasi pangan turun, Mendagri Tito soroti peran penyaluran beras SPHP
Solidaritas atau simbolik? Gerakan seribu rupiah Dedi Mulyadi tuai kritik di tengah naiknya belanja daerah