China siap lanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam proyek Whoosh, klaim bantu perekonomian dan lapangan kerja

GENMILENIAL.ID – Di tengah sorotan publik mengenai utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, pemerintah China akhirnya buka suara.

Negeri Tirai Bambu itu menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan Indonesia sekaligus menyoroti dampak positif proyek tersebut bagi perekonomian nasional.

“Kereta api ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, kepada awak media, Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: Setahun Prabowo-Gibran: Presiden beberkan rencana Kampung Haji Indonesia dan upaya pangkas waktu tunggu haji

Menurut Guo, keberadaan Whoosh telah membawa manfaat sosial dan ekonomi yang nyata.

“Manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api,” imbuhnya.

China siap jaga stabilitas dan operasional Whoosh

Guo juga menegaskan bahwa koordinasi antara Indonesia dan China terus dijaga untuk memastikan operasional Whoosh berjalan stabil.

“Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” ujarnya.

Baca Juga: Kilas balik kasus korupsi CPO: Kejagung kembalikan Rp13,25 triliun, sisa Rp4,4 triliun masih ditagih

Ia menambahkan, kerja sama yang berkelanjutan diharapkan bisa mendorong pembangunan ekonomi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta–Bandung yang berkualitas tinggi,” tegasnya.

Menkeu Purbaya tegaskan: Utang Whoosh bukan tanggung jawab APBN

Isu utang Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelunasan utang proyek tersebut tidak boleh dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).