Situasi ini menimbulkan dilema, antara kebanggaan nasional dan rasionalitas ekonomi.
Perlu transparansi dan akuntabilitas politik
Kontroversi Whoosh kini menyingkap persoalan mendasar dalam tata kelola proyek strategis nasional—kurangnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pembiayaan.
Akbar Faizal menegaskan perlunya kejelasan tanggung jawab atas keputusan masa lalu.
“Tidak adil bagi anak-anak bangsa ini, cucu-cucu kita, menanggung beban sebesar ini hanya karena dulu tidak ada yang berani bersuara,” ujarnya.
Kini, akar persoalan Whoosh bukan hanya soal utang, tetapi juga model pembiayaan dan keputusan politik yang sejak awal dinilai tidak rasional dan minim evaluasi publik.***
Artikel Terkait
Operasional kereta cepat Whoosh sering terganggu akibat layang-layang, KCIC catat 20 kejadian di Juni
Polemik utang Whoosh Rp116 triliun: Menkeu Purbaya tegas tolak gunakan APBN, Danantara siapkan skema pembayaran
Luhut tegaskan utang Whoosh tak sentuh dana APBN: Tunggu Keppres restrukturisasi dan minta publik pahami data sebelum komentar
KPK respons isu mark up proyek Whoosh usai Mahfud MD ungkap perbedaan hitungan Indonesia dan China
Mahfud MD vs KPK soal dugaan mark up Whoosh: Nggak perlu lapor, langsung selidiki
Whoosh: Ketika ambisi politik mengalahkan rasionalitas ekonomi
Mahfud MD nilai KPK ‘aneh’ soal dugaan mark up Whoosh: Persilakan panggil dirinya dan bawa bukti tayangan TV