Benah-benah program Makan Bergizi Gratis: Pemerintah kebut sertifikasi ribuan dapur di tengah sorotan kasus keracunan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan SLHS agar tidak lagi memakan waktu lama.

Baca Juga: Tepuk sakinah, doa sunyi di tengah lonjakan perceraian: Antara edukasi, gimik, dan harapan keluarga Indonesia

“Kami sudah sederhanakan aturannya supaya penerbitan SLHS bisa lebih cepat, terutama untuk ribuan SPPG yang belum tersertifikasi,” ujar Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu, 1 Oktober 2025.

Penyederhanaan ini dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri agar dinas kesehatan di daerah bisa mempercepat verifikasi dan penerbitan sertifikat.

Di DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati menargetkan 180 dapur MBG tersertifikasi dalam dua minggu.

“Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” ujarnya.

Baca Juga: Wacana pemutihan produsen rokok ilegal, langkah Menkeu Purbaya tata industri tembakau kecil

Selain itu, Dinkes juga melatih 8.000 penjamah makanan agar dapur MBG memenuhi standar pengelolaan yang aman dan higienis.

Tantangan di lapangan masih berat

Meski pengawasan diperketat, pelaksanaan di lapangan masih dihadang banyak kendala.

Beberapa daerah mengaku kesulitan memenuhi persyaratan fisik dapur seperti ventilasi, drainase, dan penyimpanan bahan pangan sesuai standar.

Selain itu, ada juga daerah yang masih lamban dalam proses verifikasi karena terbatasnya tenaga penguji di dinas kesehatan setempat.

Baca Juga: Kisah haru di balik reruntuhan Ponpes Al Khoziny: 3 hari bertahan tanpa makan, salat di bawah puing, hingga diamputasi untuk hidup

Aparat kepolisian ikut turun tangan mengawasi rantai distribusi bahan pangan.

Brigjen Helfi Assegaf, Dirtipideksus Bareskrim Polri, menyatakan asistensi dilakukan untuk memastikan keamanan pangan di tiap dapur MBG.