Leony ungkap awal mula viral soal anggaran Tangsel: Hanya curhat, bukan pansos atau anti pajak

GENMILENIAL.ID – Leony Vitria Hartanti, mantan penyanyi cilik yang kini dikenal lewat opini tajamnya di media sosial, kembali jadi perbincangan publik usai membedah anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024.

Leony mengaku, unggahannya di media sosial awalnya hanyalah bentuk curhat pribadi usai terkejut dengan besaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarnya, bukan bentuk protes politik atau upaya panjat sosial (pansos).

“Awalnya cuma pengin curhat. Aku pikir administrasi biasa, tapi ternyata ada pajak puluhan juta. Ya kaget aja, terus aku posting. Eh, ternyata banyak yang ngerasain hal yang sama,” kata Leony dalam podcast Helmy Yahya Bicara, Jumat, 3 Oktober 2025.

Baca Juga: Kebijakan baru Pemkab Subang: Tahun 2026, semua petani terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Viral gara-gara pajak warisan dan anggaran Tangsel

Leony menceritakan, dirinya baru mengetahui aturan pajak warisan 2,5 persen ketika mengurus dokumen rumah orang tuanya.

Ia merasa kebijakan tersebut memberatkan karena aset yang diwariskan sebelumnya sudah dikenakan pajak pembelian dan PBB tahunan.

“Rumahnya dulu sudah kena BPHTB, sudah bayar PBB tiap tahun, tapi waktu ganti nama ke anak kok kena lagi. Jadi aku cuma mencurahkan isi kepala aja,” ujarnya.

Unggahannya kemudian viral setelah banyak netizen yang ikut menyuarakan keluhan serupa. Dari situ, Leony mulai menelusuri laporan keuangan Pemkot Tangsel dan menemukan sejumlah pos anggaran yang dianggap janggal.

Baca Juga: Warga Pamanukan dihebohkan dugaan pembunuhan, polisi tangkap seluruh pelaku

Soroti pos anggaran 'aneh' dan jalan rusak

Leony mengungkap, beberapa alokasi anggaran di APBD Tangsel tidak masuk akal menurutnya.

“Misalnya makan minum rapat Rp66 miliar, ATK Rp38 miliar, suvenir Rp20 miliar. Sementara jalan rusak di mana-mana,” katanya.

Ia mengaku tak bermaksud menyerang siapa pun, melainkan ingin mengajak warga lebih sadar terhadap pengelolaan uang publik.