Dosen UMBARA: Hilangnya empati wakil rakyat jadi akar chaos sosial

GENMILENIAL.ID – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah buntut kenaikan tunjangan DPR dinilai sebagai akumulasi hilangnya empati wakil rakyat terhadap kondisi rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Rudi Haryono, dosen Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) sekaligus mahasiswa S3 Unika Atma Jaya Jakarta, saat diwawancarai pada Rabu, 3 September 2025.

Menurutnya, aksi massa yang berujung ricuh, bahkan memakan korban jiwa, tidak lepas dari cara komunikasi anggota DPR dan pejabat publik yang minim empati terhadap kesulitan masyarakat.

Baca Juga: 5 Tips solo traveling untuk long weekend, bikin liburan lebih aman dan menyenangkan

“Ujung pangkal dari gejolak sosial ini adalah menurunnya, untuk tidak mengatakan hilangnya, rasa empati dari kalangan legislatif terkait kenaikan tunjangan jabatan serta cara mereka merespons tuntutan publik,” tegas Rudi.

Ia menyoroti fenomena pernyataan verbal anggota DPR yang dianggap merendahkan rakyat hingga aksi menari gembira saat pengumuman kenaikan tunjangan.

Menurutnya, sikap itu melukai perasaan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi ekonomi sulit.

“Empati ditunjukkan dengan tidak melakukan sikap yang dapat melukai atau menyinggung perasaan rakyat. Ketika wakil rakyat kehilangan empati, maka luapan kemarahan masyarakat menjadi tidak terbendung,” jelasnya.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar: Profesi guru adalah amal jariyah, bukan sekadar cari uang

Rudi menambahkan, demonstrasi seharusnya dijawab dengan komunikasi yang empatik dan terbuka, bukan dengan barikade aparat atau pernyataan yang menambah kemarahan publik.

“Dialog langsung, dengan bahasa persuasif yang tulus, akan lebih meredam emosi massa ketimbang sekadar menghadirkan aparat. Kehadiran pejabat di lapangan jauh lebih efektif daripada hanya mengutus pengamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rudi meminta DPR dan pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tunjangan dan memprioritaskan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.

Ia menegaskan bahwa sejatinya anggota DPR adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa yang berhak memperkaya diri.

Baca Juga: Istana tegaskan kriteria polisi yang naik pangkat: Korban tindak anarki saat demo