GENMILENIAL.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kericuhan dalam aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, organisasi internasional itu menekankan pentingnya dialog serta menyerukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM.
Pernyataan resmi OHCHR dirilis lewat situs PBB pada Senin, 1 September 2025.
Baca Juga: Pakar komunikasi desak pemerintah rangkul media, bukan influencer, untuk jaga kepercayaan publik
“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional,” ujar juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani.
Shamdasani menegaskan pihaknya memantau ketat rangkaian kekerasan yang terjadi dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, hingga dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” katanya.
OHCHR juga mengingatkan otoritas Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip hak asasi.
Baca Juga: Ikuti instruksi presiden, Kementerian PU gerak cepat data dan rehabilitasi fasilitas umum rusak
Hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, menurut Shamdasani, harus tetap dilindungi sesuai norma internasional.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tegasnya.
Dengan seruan ini, PBB berharap penanganan aksi unjuk rasa di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan damai sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil.***
Artikel Terkait
AS surati Dewan Keamanan PBB: Serangan ke fasilitas nuklir Iran disebut upaya cegah kepemilikan senjata nuklir
Anies sindir ketidakhadiran Presiden di Forum PBB: Indonesia tak bisa bicara dunia jika masalah di rumah belum selesai
Desak Israel hentikan kekerasan, Kanada siap akui negara Palestina di PBB
Mendagri Tito Karnavian ingatkan kepala daerah jaga kesederhanaan, hindari flexing di tengah situasi sensitif
Mensos: Presiden siapkan bantuan untuk korban unjuk rasa, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga
Sri Mulyani pastikan tidak ada kenaikan tarif pajak 2026, fokus pada peningkatan kepatuhan
Pakar komunikasi desak pemerintah rangkul media, bukan influencer, untuk jaga kepercayaan publik