Viral dugaan pungli petugas Dishub, Gubernur Pramono Anung perintahkan pemeriksaan: Tak bisa dibiarkan

GENMILENIAL.ID – Video yang menampilkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh petugas derek Dinas Perhubungan (Dishub) di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menuai reaksi cepat dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam video yang viral di media sosial, terlihat seorang sopir bajaj menyerahkan sesuatu ke arah mobil derek bertuliskan 'Dishub', diiringi narasi perekam yang menyebut adanya praktik pemalakan oleh oknum petugas.

Gubernur Pramono menyatakan dirinya langsung menghubungi Kepala Dinas Perhubungan setelah video tersebut mencuat ke publik.

Baca Juga: Usai insiden Rinjani, Menhut siapkan evaluasi total SOP pendakian: Akan ada papan peringatan hingga gelang RFID

“Saya juga menghubungi langsung kepala dinas dan kemudian kepala dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak,” ujar Pramono di Balai Kota, Senin, 30 Juni 2025.

Meskipun dalam testimoni sopir bajaj disebutkan bahwa peristiwa tidak sesuai dengan dugaan publik, Pramono menegaskan pemeriksaan tetap harus dilakukan.

“Saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas Dishub-nya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Pentingnya penegakan integritas dan transparansi

Pramono menilai proses ini penting untuk menjaga integritas pelayanan publik, mencegah praktik serupa di masa depan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur.

Baca Juga: Menhut Raja Juli: Naik gunung bukan healing ke mal, butuh edukasi dan persiapan matang

“Kita tidak bisa menoleransi tindakan yang mencoreng citra pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo, menyatakan pihaknya tengah memeriksa anggota tim derek yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa satu unit tim terdiri dari empat orang, dan saat ini pihaknya masih menelusuri siapa yang menerima benda diduga rokok tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran oleh aparatur, dan akan terus mengedepankan akuntabilitas serta transparansi di setiap lini pelayanan publik, termasuk di sektor transportasi dan perhubungan.***